WAMENA – RS Marzoeki Mahdi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Pengampuan Layanan Kesehatan Jiwa Nasional bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada Jumat (26/6), di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari Program Pengampuan Layanan Prioritas Kementerian Kesehatan yang melibatkan pemerintah daerah, rumah sakit rujukan nasional, dan rumah sakit di delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam kegiatan tersebut, RS Marzoeki Mahdi diwakili oleh Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian, Rico Mardiansyah.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan jiwa di Papua Pegunungan melalui program pengampuan nasional yang dikoordinasikan oleh RS Marzoeki Mahdi sebagai koordinator nasional dan regional pengampuan layanan kesehatan jiwa.

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyampaikan bahwa program pengampuan menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua Pegunungan agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar daerah.

"Republik ini sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Tetapi rakyat belum sepenuhnya merdeka, terutama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan," ujarnya.

Menurutnya, kondisi geografis yang menantang membuat akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi kendala bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas rumah sakit di Papua Pegunungan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

"Kalau orang sakit yang kondisinya sudah kritis harus dibawa keluar daerah, itu sangat sulit. Karena itu kami sangat bersyukur pelayanan kesehatan nantinya semakin dekat dengan masyarakat," katanya.

John Tabo juga berharap seluruh rumah sakit di wilayah Papua Pegunungan dapat semakin diperkuat sehingga pelayanan kesehatan rujukan dapat dilakukan di Wamena tanpa harus merujuk pasien ke luar Papua.

Melalui program pengampuan ini, RS Marzoeki Mahdi akan memberikan pendampingan kepada rumah sakit jejaring di Papua Pegunungan dalam penguatan layanan kesehatan jiwa. Pendampingan tersebut meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola pelayanan, penyusunan alur layanan, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan jiwa sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas rumah sakit daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif sehingga masyarakat Papua Pegunungan dapat memperoleh akses layanan kesehatan jiwa yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di wilayahnya sendiri. (R)